Korwil BEM PTNU JABAR Mengecam Keras Represifitas Aparat Kepada Masa Aksi Tolak Revisi UU TNI

Fahruroji saat orasi. Sumber Foto: Istimewa

.
 

“Tindakan ini tidak bisa diindahkan kami tidak bisa diam terhadap tindakan keji yang sangat melanggar aturan dan norma kami mengecam keras,” Koordinator Wilayah BEM PTNU Jawa Barat, Fahruroji.

Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tiggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Jawa Barat, mengutuk keras segala bentuk tindakan kekerasan dan repressifitas yang dialami oleh masa aksi “Tolak Revisi undang-undang (UU) Tentara Republik Indonesia (TNI)” di berbagai daerah. Diketahui bahwa BEM PTNU Jawa Barat telah melalui Korwil BEM PTNU JABAR, telah mengintruksikan seluruh daerah yang tergabung dalam Aliansi untuk turun ke jalan menyuarakan penolakan revisi UU TNI tersebut. 

“Kebiadaan aparat dalam mengamankan masa aksi yang sedang terjadi disetiap titik kabupaten kota di jawa barat terkhususnya, selalu mendpatkan tindakan represif oleh aparat yang tidak bermoral tindakan dalam pengamanan masa aksi sangat tidak manusiawi dan keji,” ungkap Fahruroji saat dihubungi.

Fahruroji menyoroti penanganan kegiatan demonstrasi aparat kepolisian yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, ia menutur bahwasanya mengacu pada pasal 23 ayat (1) Pekapolri 9/2008 seharusnya seluruh masa aksi di tangani secara humanis atau manusiawi kendati masa aksi melakukan hal yang tidak sesuai dengan kaidah hukum. Ia menambahkan bahwa hal tersebut amat sangat lumrah karena merupakan wujud ekspresi kekecewaan rakyat terhadap pemangku kebijakan. 

“Pada faktanya banyak sekali keluarga besar kami yang sedang melakukan aksi mendapatkan tindakan yang jelas melanggar aturan yang telah ditetapkan banyak tangis dan darah yang telah bercucuran hanya untuk menyampaikan sebuah kebenaran,” lanjut Korwil BEM PTNU itu.

Dengan terjadinya kekerasan terhadap masa aksi “Tolak Revisi UU TNI” BEM PTNU Jawa Barat turut menyayangkan dan turut bersolidaritas terhadap seluruh korban yang mendapatkan kekerasan dan represifitas oleh aparat. 

 “Tindakan ini tidak bisa diindahkan kami tidak bisa diam terhadap tindakan keji yang sangat melanggar aturan dan norma kami mengecam keras,” tegas Fahruroji.